Daftar Isi 5 bagian
Ruanginvest.com – Program rekening gratis berbasis NIK bagi warga berusia 17 tahun masih dalam tahap persiapan regulasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mematangkan aturan untuk pembukaan rekening otomatis yang terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Program ini masuk agenda kuartal IV, tetapi detail pelaksanaannya belum diumumkan secara lengkap.
Aturan rekening gratis berbasis NIK sedang disiapkan
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi sebelum menjalankan pembukaan rekening tersebut. Ia menjelaskan, program itu termasuk dalam agenda kuartal IV. Namun, pemerintah belum menyampaikan jadwal rinci mengenai proses pembukaan rekening bagi setiap warga yang memenuhi syarat.
Menurut Airlangga, aturan akan disusun bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterlibatan kedua lembaga itu terutama diperlukan untuk menjaga agar saldo awal yang diberikan pemerintah tidak tergerus biaya administrasi atau pungutan lainnya. Dengan begitu, ketentuan perlindungan dana menjadi bagian penting dari rancangan program.
Rencana ini menyasar warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP. Rekening akan dikaitkan dengan NIK, sehingga identitas kependudukan menjadi penghubung dalam proses pembukaan. Pemerintah menyiapkan skema tersebut sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan formal.
BRI dan BSI disiapkan pada tahap awal
Pada tahap awal, dua bank pelat merah direncanakan menjadi penyedia rekening, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Keduanya akan mendukung pelaksanaan program sesuai dengan aturan yang sedang disiapkan. Meski begitu, informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan penggunaan rekening belum dijelaskan lebih lanjut.
Dalam rancangan program, warga yang mencapai usia 17 tahun akan mendapatkan KTP sekaligus rekening bank. Pemerintah juga menyiapkan saldo awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening yang dibuka otomatis. Airlangga menegaskan saldo tersebut tidak boleh dipotong untuk biaya administrasi maupun biaya lainnya.
Ketentuan itu membuat perlindungan saldo menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi. Pemerintah berencana memastikan dana awal tetap berada di rekening penerima. Selanjutnya, aturan bersama BI dan OJK diharapkan memberi kejelasan mengenai penerapan perlindungan tersebut.
Rekening dapat mendukung penyaluran bantuan
Fungsi rekening yang direncanakan tidak terbatas pada tempat menyimpan uang. Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa rekening juga dapat menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial. Dengan rekening yang terhubung ke identitas penduduk, pemerintah berharap bantuan dapat sampai kepada penerima secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain mempercepat penyaluran, sistem berbasis rekening berpotensi membantu proses administrasi program pemerintah. Identitas yang terhubung melalui NIK dapat mendukung pencocokan data kependudukan dengan rekening penerima. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada pelaksanaan dan pengelolaan data dalam sistem yang dibangun.
Karena itu, kejelasan aturan dan tata kelola menjadi bagian penting sebelum program berjalan. Pemerintah masih perlu menetapkan rincian teknis yang memungkinkan rekening digunakan dengan aman dan sesuai tujuan. Pengumuman Airlangga sejauh ini berfokus pada persiapan regulasi dan arah manfaat program, bukan pada petunjuk operasional lengkap.
Integrasi QRIS ditujukan untuk mendukung UMKM
Rencana pemerintah juga mencakup integrasi rekening dengan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Airlangga menyebut fasilitas QR otomatis akan tersedia. Dengan demikian, rekening tersebut dirancang agar berkaitan dengan aktivitas pembayaran, bukan hanya penyimpanan dana.
Fasilitas QRIS juga diarahkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Airlangga menyatakan pedagang tidak akan dikenai merchant discount rate (MDR) untuk fasilitas QR yang disiapkan dalam program ini. Ia berharap biaya nol bagi pedagang dapat mendorong kegiatan UMKM serta perekonomian syariah.
Jika terintegrasi sesuai rencana, rekening, identitas kependudukan, dan pembayaran digital akan berada dalam satu ekosistem layanan. Pemerintah menilai keterhubungan itu dapat memperluas akses keuangan formal sekaligus mendorong digitalisasi ekonomi masyarakat. Akan tetapi, rincian cara aktivasi QRIS dan cakupan penggunaannya belum dijabarkan.
Pemerintah membantah kabar pembagian handphone
Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membahas pemberian handphone kepada penerima rekening. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar bahwa program pembukaan rekening gratis akan disertai pembagian perangkat tersebut. Dengan demikian, hal yang disiapkan pemerintah berfokus pada rekening, saldo awal, dan rencana layanan pembayaran digital.
Untuk saat ini, masyarakat masih menunggu aturan yang memerinci syarat, proses pembukaan, serta penggunaan rekening. Pemerintah menyatakan regulasi tengah disiapkan bersama BI dan OJK. Setelah ketentuan itu jelas, informasi mengenai pelaksanaan program dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai manfaat dan layanan yang tersedia bagi warga.
