Daftar Isi 4 bagian
Ruanginvest.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Pembentukan lembaga ini menandai perluasan arah kebijakan pemerintah: tidak hanya membuka akses layanan keuangan, tetapi juga mendorong manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Peresmian berlangsung di sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Prabowo menyatakan pembentukan DNKK dalam acara tersebut. Lembaga ini dirancang untuk melengkapi upaya pemerintah di bidang inklusi keuangan.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan melengkapi inklusi
DNKK melanjutkan sekaligus menyempurnakan peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Perbedaan penekanannya terletak pada tujuan kebijakan. Jika inklusi mendorong masyarakat agar dapat mengakses layanan keuangan, kesejahteraan keuangan juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden mengusulkan pembentukan dewan ini untuk melengkapi DNKI. Keterangan itu disampaikan dalam informasi resmi Sekretariat Negara pada November 2025. Menurut Airlangga, kesejahteraan keuangan atau financial health menjadi bagian yang perlu diperkuat.
Gagasan DNKK pertama kali disampaikan Prabowo pada 27 November 2025. Saat itu, ia baru bertemu Ratu Máxima dari Belanda, yang ketika itu menjabat United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health. Pertemuan tersebut mendahului proses pembentukan lembaga yang kemudian diresmikan pada Oktober 2026.
Pemerintah membentuk DNKK di tengah capaian inklusi yang lebih tinggi daripada literasi keuangan. Airlangga menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 66,4 persen. Kedua angka itu disampaikan pada November 2025.
Selisih tersebut menunjukkan bahwa akses saja belum menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Seseorang dapat memiliki rekening, tetapi tetap memerlukan pengetahuan untuk memahami produk, biaya, risiko, dan kecocokannya dengan kebutuhan. Karena itu, kebijakan kesejahteraan keuangan membawa perhatian pada penggunaan layanan secara lebih tepat.
Fokus kebijakan bergeser ke kondisi keuangan keluarga
Dalam penjelasan Airlangga saat peresmian, DNKI sebelumnya lebih berorientasi pada inklusi, termasuk mendorong kepemilikan rekening. Sementara itu, DNKK diarahkan agar produk dan layanan keuangan memberikan manfaat lebih besar bagi kondisi keuangan rumah tangga.
Perubahan fokus ini membuat keluarga menjadi salah satu pusat perhatian kebijakan. Pemerintah tidak hanya melihat apakah layanan tersedia, tetapi juga apakah masyarakat mampu memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, perluasan akses dan penguatan pemahaman berjalan sebagai dua bagian yang saling melengkapi.
Salah satu perhatian utama DNKK adalah akses pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau. Fokus tersebut terutama menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bagi pelaku usaha, pilihan pembiayaan dapat berpengaruh terhadap kemampuan menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.
Namun, materi kebijakan yang disampaikan pemerintah tidak berhenti pada pembiayaan. Agenda DNKK juga mencakup penguatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan akses layanan, serta peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Koordinasi program antarkementerian dan lembaga turut masuk dalam cakupan kerja dewan.
Keempat area tersebut saling berkaitan. Akses yang lebih luas memberi masyarakat pilihan layanan, sedangkan literasi membantu mereka memahami pilihan itu. Selanjutnya, pembiayaan yang terjangkau dan koordinasi program diharapkan mendukung upaya agar layanan keuangan memberi manfaat bagi keluarga maupun UMKM.
Dasar pembentukan dan susunan kepengurusan DNKK
Airlangga menyatakan pembentukan DNKK berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar pembentukan dewan nasional yang menangani agenda kesejahteraan keuangan. Pemerintah belum menguraikan dalam keterangan tersebut rincian program kerja setiap anggota.
Prabowo menjabat sebagai Ketua DNKK. Airlangga mengemban tugas sebagai Ketua Harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjadi Wakil Ketua. Susunan ini menempatkan Presiden dan sejumlah pejabat yang menangani bidang ekonomi serta keuangan dalam kepemimpinan dewan.
Jabatan Wakil Ketua Harian diisi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, sejumlah menteri terkait masuk sebagai anggota. Komposisi ini mempertemukan unsur pemerintah dan lembaga keuangan dalam satu struktur koordinasi.
Keterlibatan lintas lembaga sejalan dengan agenda DNKK yang mencakup berbagai sisi layanan keuangan. Perluasan akses, literasi, pembiayaan, dan kondisi rumah tangga tidak berada dalam satu bidang pemerintahan saja. Karena itu, koordinasi menjadi salah satu fokus yang disebut dalam agenda dewan.
Apa arti pembentukan DNKK bagi masyarakat?
Bagi masyarakat, pembentukan DNKK membawa perhatian kebijakan dari sekadar ketersediaan layanan menuju manfaat yang dirasakan. Rekening dan akses pembiayaan tetap penting, tetapi pemahaman atas produk juga berperan. Keputusan keuangan yang sesuai kebutuhan menjadi bagian dari tujuan kesejahteraan keuangan.
Bagi UMKM, perhatian pada pembiayaan murah dan mudah dijangkau menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati. Meski demikian, pembentukan dewan tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk, syarat, atau waktu pelaksanaan program pembiayaan tertentu. Rincian itu tidak disampaikan dalam pengumuman peresmian.
Ke depan, kerja DNKK akan terkait dengan bagaimana agenda lintas kementerian dan lembaga dijalankan. Ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari jumlah masyarakat yang memiliki akses layanan. Penguatan pemahaman serta manfaat layanan bagi kondisi keuangan keluarga juga menjadi bagian penting dari arah yang ditetapkan.
Dengan demikian, DNKK menjadi penyempurnaan kebijakan inklusi yang telah dijalankan melalui DNKI. Pemerintah kini menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai orientasi yang lebih tegas, sembari tetap mendorong akses, literasi, dan koordinasi. Pembentukan dewan ini menjadi awal dari pendekatan yang lebih luas terhadap kesehatan keuangan masyarakat.
