RuangInvest.com | Makassar – Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengusulkan agar pemerintah menurunkan PPN menjadi 8 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus untuk melindungi kelas menengah yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi.
Usulan itu disampaikan Bhima saat berada di Makassar, Senin (3/8/2026). Ia menilai kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih membuat kelompok masyarakat kelas menengah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Selain menghadapi tekanan daya beli, kelas menengah juga disebut menanggung beban pajak yang cukup besar. Di sisi lain, kelompok ini dinilai belum memperoleh stimulus ekonomi yang memadai dari pemerintah.
Bhima Yudhistira Usul Turunkan PPN Demi Jaga Daya Beli
Bhima mengatakan perlindungan terhadap kelas menengah harus menjadi salah satu prioritas kebijakan fiskal pemerintah. Menurutnya, kelompok tersebut memiliki peran besar dalam menggerakkan konsumsi domestik yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengungkapkan, kondisi ekonomi yang menantang semakin diperberat oleh meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut membuat banyak keluarga kelas menengah harus menyesuaikan pengeluaran sehari-hari.
Karena itu, Bhima mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan dari 11 persen menjadi 8 persen. Menurutnya, penurunan tarif pajak akan membuat harga barang dan jasa menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat terdorong untuk kembali berbelanja.
Selain itu, meningkatnya aktivitas konsumsi diyakini akan memberikan dampak positif terhadap dunia usaha. Perputaran ekonomi yang lebih cepat juga diharapkan mampu membuka peluang kerja baru.
Bhima menilai kebijakan tersebut dapat menjadi stimulus yang lebih langsung dirasakan masyarakat dibandingkan sejumlah program lain yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk memberikan dampak ekonomi.
UMKM Diminta Tidak Terus Dibebani Pajak
Selain mengusulkan penurunan PPN, Bhima juga menyoroti kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, sektor ini menjadi bagian penting dari kelas menengah yang perlu mendapatkan perlindungan.
Ia meminta pemerintah tidak terus menambah tekanan terhadap UMKM melalui kebijakan perpajakan. Sebaliknya, pemerintah perlu memberikan ruang agar pelaku usaha kecil dapat berkembang dan memperluas usahanya.
Sementara itu, Bhima menilai masih terdapat alternatif sumber penerimaan negara yang dapat dioptimalkan. Salah satunya melalui penerapan pajak yang lebih progresif kepada kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai lebih adil dibandingkan meningkatkan beban pajak bagi kelas menengah yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Dengan demikian, pemerintah tetap dapat menjaga penerimaan negara tanpa mengurangi kemampuan belanja masyarakat yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi nasional.
Anggaran MBG dan Kopdes Diusulkan Dialihkan
Di sisi lain, Bhima juga mengusulkan evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang menggunakan anggaran besar. Ia menilai sebagian anggaran tersebut dapat dialihkan ke program yang memberikan dampak ekonomi lebih cepat.
Program yang disorot antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, sebagian anggaran dari program tersebut dapat digunakan untuk memperkuat bantuan langsung kepada masyarakat.
Bhima mengusulkan agar anggaran dialihkan ke sektor transportasi publik maupun bantuan langsung tunai. Menurutnya, kebijakan seperti itu akan lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Ia mencontohkan daerah seperti Makassar yang dinilai masih membutuhkan dukungan terhadap pengembangan transportasi publik. Pergeseran sebagian anggaran dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Meskipun begitu, usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari Kabinet Bayangan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
Kabinet Bayangan Berisi Beragam Tokoh
Kabinet Bayangan terdiri atas 15 menteri yang berasal dari berbagai latar belakang profesional, akademisi, hingga aktivis kebijakan publik. Masing-masing bertugas memberikan evaluasi dan masukan terhadap kementerian yang dibayangi.
Bhima Yudhistira sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan. Posisinya membayangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain Bhima, terdapat sejumlah nama lain yang mengisi Kabinet Bayangan, antara lain Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Curie Maharani sebagai Menteri Pertahanan, Shofwan Al-Banna Choiruzzad sebagai Menteri Luar Negeri, serta Irma Hidayana sebagai Menteri Kesehatan.
Sementara itu, Media Wahyudi Askar dipercaya sebagai Menteri Perekonomian, BUMN, Industri dan Tenaga Kerja, sedangkan Iman Zanatul Haeri mengisi posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Keberadaan Kabinet Bayangan bertujuan memberikan masukan, kritik, sekaligus alternatif kebijakan kepada pemerintah. Berbagai usulan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
