Daftar Isi 3 bagian
ruanginvest.com – Jakarta, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dividen perusahaan BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tidak masuk dalam APBN 2026 maupun 2027. Menurutnya, dividen tersebut akan dikelola untuk proyek dan investasi, sedangkan APBN digunakan untuk membiayai kebutuhan publik.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil saat membahas pelaksanaan APBN 2026 dan persiapan APBN 2027. Dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Television bersama jurnalis Haslinda Amin yang ditayangkan Jumat (2/10), ia menegaskan pemerintah belum menghitung dividen Danantara sebagai penerimaan negara pada dua tahun anggaran tersebut.
“Saya sedang merampungkan (pelaksanaan APBN) 2026 dan (mempersiapkan APBN) 2027. Jadi, dividen itu tidak ada dalam APBN 2026 maupun 2027,” ujar Suahasil.
Dividen Danantara diarahkan untuk proyek dan investasi
Suahasil menjelaskan, dividen yang dikelola Danantara akan digunakan untuk investasi. Ia membedakan peran pengelolaan dana itu dari fungsi APBN, yang menurutnya berfokus pada pembiayaan pelayanan publik, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Dengan pembagian tersebut, pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan publik, sementara Danantara mengelola aset dan investasi negara. Suahasil mengatakan perusahaan-perusahaan BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara mempertahankan dividennya untuk mendukung proyek dan investasi lanjutan.
“Danantara melakukan hal yang baik bagi negara. Mereka mempertahankan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN dan menggunakannya untuk proyek serta investasi lebih lanjut,” katanya.
Ia juga berharap Danantara dapat mengelola dana tersebut secara efisien. Selain mengelola dividen yang berasal dari perusahaan BUMN, lembaga itu diharapkan mampu menarik investasi dari sektor swasta.
Suahasil mengaitkan harapan tersebut dengan posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund dan investment fund. Menurutnya, lembaga itu dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengan komunitas investasi. Namun, ia tidak menyebut target jumlah investasi swasta ataupun proyek tertentu dalam pernyataan tersebut.
Pembagian fungsi yang disampaikan Suahasil juga menunjukkan perbedaan penggunaan dana, bukan penjelasan mengenai proyek yang akan dipilih Danantara. Ia tidak merinci bagaimana setiap dividen akan dialokasikan, kapan investasi dilakukan, ataupun hasil yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Karena itu, keterangan yang tersedia berfokus pada arah pengelolaan: dividen dipertahankan untuk proyek dan investasi, sementara APBN diarahkan pada layanan dan kebutuhan publik.
Bagi penyusunan anggaran yang dibahas Suahasil, hal yang ditegaskan adalah dividen itu tidak dihitung sebagai penerimaan dalam APBN 2026 dan 2027. Pernyataan tersebut tidak memuat rincian mengenai penerimaan lain dalam APBN, maupun ukuran dana yang dikelola Danantara. Suahasil juga tidak menyebut bahwa pembagian peran ini berlaku sebagai keputusan permanen untuk seluruh tahun anggaran berikutnya.
Kontribusi pada APBN 2028 belum dipastikan
Ketika ditanya apakah kontribusi dividen Danantara masih mungkin masuk ke APBN 2028, Suahasil tidak memberikan kepastian. Ia menyebut kemungkinan tersebut masih bersifat hipotetis, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai keputusan atau rencana yang telah ditetapkan.
“Nah, kemungkinan adalah sesuatu yang berbeda. Itu masih hipotetis,” jawabnya.
Karena itu, pernyataan mengenai APBN 2026 dan 2027 memiliki batas yang jelas: dividen Danantara tidak tercantum sebagai penerimaan negara untuk dua tahun tersebut. Sementara itu, kemungkinan kontribusi pada 2028 belum dipastikan. Suahasil tidak menyebut nilai, jadwal, ataupun mekanisme setoran untuk tahun tersebut.
Dengan kata lain, keterangan tentang dua tahun anggaran yang sedang dibahas tidak dapat disamakan dengan keputusan untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk 2028, Suahasil hanya merespons kemungkinan yang ditanyakan dan menegaskan sifatnya masih hipotetis. Belum ada informasi dalam pernyataannya yang menetapkan apakah dana akan disetorkan, berapa nilainya, atau kapan hal itu dapat dilakukan.
Ia menggambarkan APBN dan Danantara sebagai dua instrumen yang menjalankan peran berbeda. APBN menopang kebutuhan publik, sedangkan Danantara mengonsolidasikan aset negara agar dapat bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan.
“Bayangkan Indonesia dan Presiden Prabowo memiliki dua senjata. Satu adalah APBN, yang lainnya adalah Danantara,” kata Suahasil.
Ia melanjutkan, “Danantara merupakan konsolidasi aset negara yang harus bekerja untuk negara dan mendorong pembangunan.” Pernyataan itu menegaskan pembagian fungsi yang disampaikan pemerintah: anggaran negara membiayai kebutuhan publik, sedangkan dividen yang dikelola Danantara digunakan untuk proyek dan investasi.
Pemerintah tetap menekankan disiplin fiskal
Di tengah pembagian fungsi tersebut, Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut batas itu sebagai salah satu simbol disiplin fiskal Indonesia.
Pernyataan tentang dividen Danantara muncul setelah sebelumnya ada pembahasan mengenai kemungkinan sebagian dividen disetorkan ke kas negara. Pada akhir Agustus, Purbaya, yang saat itu masih menjabat menteri keuangan, menyebut setoran sekitar Rp120 triliun dari Danantara akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.
“Udah dibahas (wacana pengembalian sebagian dividen sebagai cadangan APBN), udah dipastikan, tinggal ditentuin kapan dia mau ngirim, itu aja. Sekitar Rp120 triliun,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Purbaya menyebut angka sekitar Rp120 triliun itu telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia juga pernah mengatakan bahwa Danantara keberatan dengan rencana penyetoran dividen ke kas negara tersebut.
Dengan demikian, pernyataan Suahasil mengenai APBN 2026 dan 2027 berbeda dari wacana setoran yang disampaikan Purbaya sebelumnya. Suahasil menegaskan dividen Danantara tidak masuk dalam kedua APBN itu, sedangkan kemungkinan untuk 2028 masih hipotetis. Ia tidak memberikan keterangan tambahan mengenai perubahan keputusan atau penyelesaian polemik setoran tersebut.
