RuangInvest.com, Jakarta – Indonesia bakal memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa ini disiapkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana tersebut saat membacakan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kedaulatan atas sumber daya alam (SDA). Pemerintah ingin transaksi komoditas Indonesia memiliki pasar domestik yang transparan dan dipercaya pelaku global.
Prabowo menilai kondisi saat ini belum ideal. Indonesia menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia. Namun, harga sejumlah komoditas tersebut masih banyak mengacu pada bursa di luar negeri.
Menurut Prabowo, situasi tersebut perlu diubah. Indonesia tidak hanya ingin menjadi penghasil bahan mentah. Pemerintah juga ingin Indonesia memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga komoditas.
Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Ditargetkan Beroperasi 2027
Prabowo menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Pemerintah juga menyiapkan aturan penyelenggaraan bursa tersebut.
Aturan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ditargetkan terbit paling lambat pada 17 September 2026. Dengan demikian, pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan sistem sebelum bursa resmi beroperasi.
Prabowo mengatakan pembentukan bursa merupakan bagian dari agenda besar pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan kedaulatan Indonesia atas komoditas strategis.
Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai produsen berbagai komoditas penting. Produk tersebut mencakup kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.
Selain itu, masih terdapat sejumlah komoditas lain yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Besarnya produksi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin membangun pusat perdagangan komoditas di dalam negeri.
Pemerintah melihat keberadaan bursa domestik dapat memperkuat ekosistem perdagangan. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertemu dalam satu sistem perdagangan.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan sistem tersebut mampu memenuhi standar perdagangan internasional. Bursa harus memiliki likuiditas yang memadai serta data transaksi yang transparan.
Prabowo Soroti Harga Komoditas Ditentukan Bursa Asing
Prabowo menyoroti posisi Indonesia sebagai produsen besar komoditas. Menurut dia, Indonesia menanggung biaya produksi dan memiliki sumber daya alamnya.
Namun, harga komoditas tersebut kerap mengacu pada pasar yang berada di luar Indonesia. Kondisi itu dinilai membuat Indonesia belum memperoleh manfaat maksimal dari besarnya perdagangan komoditas.
Prabowo mempertanyakan kondisi tersebut dalam pidatonya di hadapan anggota DPR RI dan DPD RI.
Menurut dia, tidak ideal apabila Indonesia memiliki barang, tetapi pihak lain yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pembentukan harga.
Presiden juga menyampaikan bahwa keadaan tersebut perlu diperbaiki. Pemerintah, kata dia, membutuhkan dukungan DPR agar perubahan kebijakan dapat berjalan.
Prabowo bahkan menegaskan Indonesia tidak harus menjual komoditas apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai kepentingan nasional.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah ingin memperkuat posisi tawar Indonesia. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi pasar global.
Harga komoditas tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan produsen. Permintaan, pasokan, biaya produksi, kondisi ekonomi dunia, hingga perkembangan industri juga berpengaruh.
Karena itu, pemerintah tidak bermaksud menetapkan harga secara sepihak.
Harga Tetap Mengikuti Mekanisme Pasar
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bukan berarti pemerintah akan mengatur harga secara bebas.
Menurut dia, pembentukan harga tetap mengacu pada mekanisme pasar. Artinya, harga akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
Prabowo juga menyadari bahwa harga yang terlalu tinggi tidak selalu menguntungkan. Jika harga tidak kompetitif, pembeli dapat mencari sumber pasokan dari negara lain.
Karena itu, keberadaan bursa di Indonesia menjadi bagian penting dari rencana tersebut.
Pemerintah ingin harga terbentuk melalui transaksi yang transparan. Dengan begitu, pelaku pasar memiliki referensi harga yang lebih jelas.
Konsep tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap referensi harga dari luar negeri. Indonesia nantinya memiliki data transaksi yang berasal dari pasar domestik.
Namun, keberhasilan bursa akan sangat bergantung pada kedalaman pasar. Semakin banyak produsen dan pembeli yang aktif, semakin kuat pula proses pembentukan harga.
Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain:
- jumlah produsen yang terlibat;
- volume transaksi komoditas;
- jumlah pembeli domestik dan internasional;
- transparansi data perdagangan;
- sistem pengawasan transaksi;
- likuiditas pasar;
- standar kualitas komoditas;
- serta kepercayaan investor dan pelaku usaha.
Jika faktor tersebut terpenuhi, bursa dapat menjadi referensi penting bagi perdagangan komoditas Indonesia.
Bursa Akan Berada di Bawah Pengawasan OJK
Prabowo mengatakan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengawasan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pasar komoditas yang kredibel. Bursa membutuhkan sistem pengawasan untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik manipulasi.
Pemerintah juga ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia.
Dengan sistem tersebut, data transaksi diharapkan menjadi lebih terbuka. Pelaku pasar juga dapat memiliki informasi yang lebih baik sebelum melakukan transaksi.
Selain itu, pengawasan diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku pasar. Produsen, petani, eksportir, pembeli, hingga investor akan memiliki kepentingan yang berbeda.
Karena itu, tata kelola bursa menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan ini.
Jika pengawasan berjalan baik, pasar komoditas Indonesia berpotensi menjadi lebih terorganisasi. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dapat mengurangi kepercayaan pelaku pasar.
Indonesia Akan Membentuk Indonesia Reference Price
Salah satu target penting pemerintah adalah membentuk Indonesia Reference Price. Referensi harga tersebut akan digunakan untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia.
Indonesia Reference Price dapat menjadi instrumen penting bagi perdagangan komoditas. Referensi tersebut diharapkan mencerminkan kondisi transaksi yang terjadi di pasar Indonesia.
Selama ini, pelaku usaha Indonesia banyak menggunakan acuan harga dari pasar internasional. Keberadaan referensi domestik dapat memberikan alternatif yang lebih dekat dengan kondisi pasar nasional.
Namun, referensi harga tidak bisa berdiri sendiri. Kredibilitasnya akan sangat bergantung pada volume transaksi dan kualitas data.
Semakin besar aktivitas perdagangan di bursa, semakin kuat pula dasar pembentukan harga tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan komoditas strategis memiliki pasar yang aktif. Langkah tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Danantara DSI dan Pengelolaan Ekspor Komoditas Strategis
Pembentukan bursa juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis dari sisi hulu hingga perdagangan.
Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, pemerintah dapat memiliki data yang lebih lengkap mengenai produksi dan perdagangan komoditas.
Namun, integrasi tersebut perlu tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha. Pasar komoditas membutuhkan banyak pelaku agar harga dapat terbentuk secara sehat.
Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan kepastian aturan. Perubahan kebijakan yang terlalu cepat dapat meningkatkan risiko bagi produsen dan eksportir.
Karena itu, aturan penyelenggaraan bursa yang ditargetkan terbit paling lambat 17 September 2026 akan menjadi salah satu tahap penting.
Tantangan Membangun Bursa Komoditas Berkelas Dunia
Membangun bursa komoditas tidak cukup hanya dengan menerbitkan regulasi. Pemerintah juga harus memastikan infrastruktur perdagangan siap digunakan.
Sistem perdagangan harus mampu menangani transaksi dalam jumlah besar. Keamanan data juga menjadi kebutuhan penting.
Selain itu, standar komoditas perlu dibuat secara jelas. Pembeli harus mendapatkan kepastian mengenai kualitas barang yang diperdagangkan.
Faktor logistik juga tidak kalah penting. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah produksi komoditas yang tersebar.
Karena itu, konektivitas antara sentra produksi, pelabuhan, gudang, dan pasar harus terus diperkuat.
Pemerintah juga perlu menarik partisipasi pembeli internasional. Bursa akan sulit menjadi referensi global jika transaksi hanya didominasi pelaku domestik.
Di sisi lain, produsen dan petani membutuhkan akses yang mudah. Mereka harus dapat memperoleh manfaat langsung dari keberadaan pasar tersebut.
Jika tidak, bursa hanya menjadi pusat transaksi bagi perusahaan besar. Padahal, pemerintah ingin mempertemukan petani dan produsen dengan pembeli dalam satu sistem.
Dampak bagi Produsen, Petani, dan Investor
Keberadaan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis berpotensi memberikan dampak luas bagi pelaku ekonomi.
Bagi produsen, bursa dapat menyediakan referensi harga yang lebih transparan. Produsen juga dapat memperoleh informasi pasar secara lebih jelas.
Bagi petani, terutama penghasil komoditas ekspor seperti kopi dan karet, informasi harga dapat membantu menentukan keputusan penjualan.
Sementara itu, eksportir dapat menggunakan harga referensi sebagai salah satu dasar dalam melakukan transaksi.
Investor juga berpotensi mendapatkan instrumen dan informasi baru. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada desain produk dan regulasi yang akan diterbitkan.
Selain itu, bursa dapat menghasilkan data pasar yang lebih berkualitas. Data tersebut dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan komoditas.
Meski begitu, manfaat tersebut tidak otomatis muncul sejak hari pertama. Pemerintah perlu memastikan perdagangan berjalan aktif dan kompetitif.
Menuju Indonesia sebagai Penentu Harga Komoditas
Rencana Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menunjukkan perubahan arah kebijakan pemerintah. Indonesia ingin meningkatkan perannya dari sekadar produsen menjadi salah satu pusat pembentukan harga.
Target tersebut tentu tidak mudah. Bursa komoditas global sudah memiliki sejarah panjang dan jaringan perdagangan yang luas.
Namun, Indonesia memiliki modal berupa produksi komoditas yang besar. Nikel, batu bara, timah, emas, kelapa sawit, kopi, dan karet menjadi contoh komoditas yang memiliki pasar internasional.
Jika sebagian besar transaksi dapat diperdalam di dalam negeri, Indonesia berpeluang membangun referensi harga sendiri.
Karena itu, keberadaan bursa menjadi langkah awal. Keberhasilan akhirnya akan ditentukan oleh kualitas regulasi, likuiditas, pengawasan, dan partisipasi pelaku pasar.
Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin selamanya menjadi tempat komoditas digali. Pemerintah ingin nilai ekonomi yang muncul dari perdagangan komoditas juga semakin besar berada di Indonesia.
Target akhirnya bukan sekadar memiliki bursa. Pemerintah ingin membangun pasar yang transparan dan dipercaya dunia.
Jika rencana tersebut berjalan sesuai target, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Momentum tersebut akan menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi atas sumber daya alam.
Namun, perjalanan menuju posisi sebagai penentu harga komoditas dunia masih panjang. Pemerintah perlu memastikan setiap tahap berjalan transparan, terukur, dan sesuai mekanisme pasar.
Dengan begitu, bursa tidak hanya menjadi tempat transaksi. Lebih jauh, bursa dapat menjadi infrastruktur strategis bagi perekonomian Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas global.
