Ruanginvest.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet.
Dony menegaskan, kredit Himbara yang dijamin negara justru termasuk pembiayaan yang paling aman. Menurut dia, jaminan tersebut membuat bank memiliki kepastian dalam penyaluran maupun pembayaran pinjaman.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Kredit Himbara Menggunakan Skema Bisnis Normal
Dony menyebut perbankan juga memandang skema tersebut sebagai pembiayaan yang aman. Ia menilai risiko kredit macet tidak menjadi persoalan ketika pinjaman memperoleh jaminan langsung dari negara.
Namun, Dony meluruskan anggapan bahwa Himbara secara langsung mendanai program pemerintah. Ia mengatakan bank-bank negara tetap menyalurkan kredit dengan pendekatan business to business (B2B).
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Dengan skema tersebut, penyaluran dana tetap mengikuti mekanisme kredit yang berlaku. Himbara tidak memberikan pembiayaan tanpa pertimbangan bisnis, meskipun pinjaman itu berkaitan dengan program pemerintah.
Pinjaman Agrinas Dijamin Negara
Dony juga menjelaskan pinjaman PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara. Menurut dia, pinjaman tersebut memperoleh jaminan dari negara.
Agrinas Pangan sebelumnya mendapatkan kucuran Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Dilansir Antara, pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan pada September 2026.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Skema pembayaran cicilan akan berjalan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Verifikasi ini menjadi bagian dari tahapan sebelum pembayaran angsuran dimulai.
KDKMP dikabarkan mendapatkan fasilitas kredit dari bank-bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pembiayaan yang terkait dengan pengembangan Kopdes.
Penjelasan Dony menunjukkan bahwa pemerintah membedakan antara penyaluran kredit oleh bank dan pelaksanaan program pemerintah. Bank tetap berperan sebagai penyalur pembiayaan dengan skema bisnis, sedangkan jaminan negara memberikan kepastian atas pinjaman yang disalurkan.
Karena itu, Dony menolak kekhawatiran bahwa keterlibatan Himbara dalam program pemerintah secara otomatis meningkatkan risiko kredit bermasalah. Ia kembali menekankan bahwa pinjaman yang dibahas memiliki jaminan negara dan disalurkan melalui mekanisme kredit normal.
